SURAKARTA — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah siap tinggal landas untuk memenuhi target swasembada pangan dan penumpu pangan nasional pada 2026. Berbagai upaya sedang dilakukan untuk menyongsong target tersebut.
Salah satu upayanya, melakukan penandatanganan komitmen bersama mengenai pencapaian target ketahanan pangan Provinsi Jawa Tengah 2026, antara Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dengan bupati/ wali kota se-Jawa Tengah, termasuk instansi vertikal seperti Kodam IV/Diponegoro, Polda Jateng, dan BPS Jateng. Penandatanganan komitmen dilakukan di The Sunan Hotel, Kota Surakarta, Rabu (14/1/2026).
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi mengatakan, peta jalan (roadmap) untuk mewujudkan swasembada pangan 2026 sudah disusun. Upaya untuk mewujudkan itu tidak hanya bisa dilakukan oleh Pemprov Jateng, tapi butuh peran dari bupati/wali kota untuk memastikan luasan lahan, produk unggulan, pendistribusian barang, pemasaran, dan sebagainya.
“Termasuk dengan instansi vertikal seperti Kodam dan Polda,” kata Luthfi, seusai penandatanganan komitmen bersama.
Untuk mewujdukan swasembada pangan 2026, dia menargetkan, antara lain produksi padi sekitar 10,5 juta ton GKG, naik 12,22 persen dari realisasi 2025. Kemudian produksi jagung ditarget 3,7 juta ton atau naik 0,17 persen dari 2025. Komoditas lain adalah tebu yang ditargetkan 4,4 juta ton pada 2026.
Untuk itu, upaya kedua adalah menetapkan intervensi daerah-daerah prioritas, yang ditujukan sebagai sentra penghasil pangan. Misalnya, kabupaten prioritas intervensi produksi padi. Intervensi benih padi bersumber dari APBD 2026 Pemprov Jateng dilakukan di 12 kabupaten, yaitu Cilacap, Kebumen, Tegal, Brebes, Pemalang, Demak, Grobogan, Sragen, Sukoharjo, Blora, Rembang, dan Pati.
Selanjutnya menetapkan daerah prioritas produksi jagung bersumber dari APBD 2026, dengan luas total 3.200 hektare di delapan kabupaten, meliputi Blora, Boyolali, Brebes, Cilacap, Karanganyar, Kendal, Pemalang, dan Rembang.
Sementara, untuk tebu juga akan dilakukan intervensi, karena pada 2026 akan dilakukan pengembangan tebu di Kabupaten Blora.
Upaya ketiga yang dilakukan oleh Pemprov Jateng adalah menyiapkan Jawa Tengah sebagai pusat benih atau bibit nasional. Terkait hal ini, Ahmad Luthfi sudah menginstruksikan kepada Dinas Pertanian dan Perkebunan Jawa Tengah, untuk mengoptimalkan 75 balai pertanian dan perkebunan yang tersebar di 35 kabupaten/ kota.
Upaya keempat, lanjut Luthfi, dengan tegas melarang adanya perubahan lahan pertanian atau lahan hijau menjadi pemukiman. Instruksi tersebut berkali-kali dia sampaikan kepada para bupati/ wali kota, dan sudah berkoordinasi dengan Menteri ATR/BPN.
“Jangan main-main soal ini. Kalau terbukti melanggar akan saya tindak,” tegasnya, saat memberikan arahan.
Upaya lain yang akan dilakukan adalah menyiapkan Peraturan Gubernur (Pergub) terkait hasil panen di Jateng, yang banyak lari ke luar daerah. Pergub tersebut nantinya akan memudahkan untuk konsolidasi, terkait penjualan hasil panen padi di Jateng.
“Ini untuk mencegah keluarnya hasil panen Jawa Tengah ke daerah lain. Intinya, daerah Jawa Tengah harus terpenuhi dulu untuk kebutuhan pangan, sebelum dijual ke daerah lain,” tegasnya.
Selain sektor pertanian dan perkebunan, swasembada pangan juga didorong untuk sektor peternakan. Di antaranya produksi susu dengan target 942.497 ton, daging dengan target 76.570 ton, dan telur dengan target 917.863 ton.
Kemudian sektor perikanan dan kelautan, yang meliputi perikanan tangkap dengan target 2026 sebanyak 354.029 ton, perikanan budidaya target 600.000 ton, garam 541.775 ton. Juga meningkatkan sentra garam rakyat di Rembang, Pati, Demak, Jepara, Brebes, Cilacap, dan Purworejo. (Humas Jateng)*ul
