SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meminta pengurus pondok pesantren menggandeng pemerintah desa (pemdes) dan Satgas Jogo Tonggo untuk ikut membantu menyediakan tempat karantina. Sebab, tak semua ponpes memiliki gedung yang representatif untuk menampung santri yang baru kembali dari wilayah masing-masing.
Hal itu dikatakan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen, saat melakukan sosialisasi virtual Persiapan New Normal di Pondok Pesantren, Minggu (21/6/2020) malam. Acara menghadirkan pula pembicara Kepala Dinkes Jateng Yulianto Prabowo, Pengasuh Ponpes Tanbighul Chofilin Banjarnegara KH Muhammad Chamzah, pengasuh Ponpes Tahfidz Yanbu’ul Quran Menawan Kudus Ahmad Faiz, dan dimoderatori pengasuh Ponpes Al Qutub Wonopringgo Pekalongan KH Sabilal Rosyad.
Gus Yasin, sapaan Wagub, mengatakan, langkah tersebut perlu ditempuh, mengingat tak semua pesantren memiliki lahan dan gedung yang memadai. Dengan komunikasi yang intens, diharapkan proses karantina santri bisa memanfaatkan gedung yang dimiliki oleh pemerintah desa, atau bahkan milik sekolahan setempat.
“Komunikasi Jaga Santri (pengurus ponpes) dengan pemerintah desa atau Satgas Jogo Tonggo, agar bisa memanfaatkan gedung SD atau SMP yang masih belum masuk. Selain itu, komunikasi bertujuan agar tidak ada penolakan dari tetangga-tetangga di samping ponpes,” tuturnya.
Menurut Wagub, karantina merupakan langkah krusial guna mengantisipasi kemungkinan penyebaran virus Covid-19. Selain di pondok pesantren, santri juga wajib mengisolasi diri di rumah selama dua minggu, sebelum kembali ke pondok.
Langkah lain, untuk mewujudkan new normal ponpes, adalah dengan mengatur jadwal belajar siswa. Bahkan, Gus Yasin mewacanakan agar para pengasuh memperbolehkan penggunaan telepon pintar, yang sebelumnya dilarang di lingkungan pesantren.
“Maka, harus bijak pula mengatur sif (giliran) belajar. Biasanya 20 siswa, ini dipakai 10 orang. Untuk santri kalong (tak menetap) jangan dikumpulkan jadi satu dengan santri mukim. Mereka (santri kalong) bisa menggunakan handphone dan bikin grup kelas,” paparnya.
Gus Yasin juga menyarankan, agar para pengasuh pondok pesantren memanggil pulang santrinya secara bergelombang. Bila memungkinkan, dia pun menyarankan untuk menggandeng unsur TNI dan Polri dalam mengatur kembalinya santri dari wilayah asal.
Kepala Dinas Kesehatan Jateng Yulianto Prabowo menguraikan, pemerintah provinsi telah menerbitkan ketentuan pelaksanaan terkait kehidupan beragama termasuk ponpes. Hal itu untuk menindaklanjuti Instruksi Gubernur Jawa Tengah tentang persiapan pelaksanaan Kebiasaan baru.
“Sebelum kembali ke Ponpes, santri wajib periksa ke Puskesmas untuk mendapatkan surat keterangan sehat secara gratis. Membawa masker sendiri, bawa peralatan makan sendiri, dan alat bersih-bersih diri pribadi,” jelasnya.
Pengelola Ponpes juga diwajibkan untuk melakukan protokol kesehatan, mulai penyediaan sarana cuci tangan, alat pemeriksa suhu tubuh, dan pengaturan jarak di asrama. Selain itu, pengasuh diminta bekerjasama dengan dinas setempat, untuk menyediakan Pos Kesehatan Pesantren (Poskestren).
Pengasuh Ponpes Tahfidz Yanbu’ul Quran Menawan Kudus Ahmad Faiz menyatakan siap menerapkan new normal Ponpes. Bahkan, ia telah membentuk Menawan Inovation Team (MIT), yang nantinya bertugas menyelaraskan kehidupan kampus sesuai peraturan dari pemerintah.
“Kalau kami, selain wajib bawa surat keterangan sehat, juga wajib bawa surat (hasil) rapid test. Santri memberi nama pakaian mereka agar tak tertukar. Kami juga terapkan gerakan nontunai. Panitia (pengurus) juga harus kenakan alat pelindung diri,” ungkap Faiz. (Pd/Ul, Diskomdigi Jateng)
